Manfaat Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Yang paling sering mempertanyakan mengapa pengadaan barang jasa pemerintah harus transparan biasanya adalah pihak pemerintah sendiri. Tentu hal ini sangat beralasan karena kegiatan untuk membuat proses pengadaan itu menjadi lebih terbuka dan transparan itu menambah beban pekerjaan panitia atau pelaku pengadaan.
Sementara publik dan masyarakat selalu menuntut dibukanya proses pengadaan barang jasa di instansi pemerintah. Publik pun juga punya alasan sendiri yang mungkin juga tidak salah.
Namun setidaknya bagi pemerintah atau pemilik proyek dengan transparannya proses pengadaan barang jasa akan membuat proses pengadaan menjadi efisien, pemerintah akan mendapatkan barang yang kualitasnya bagus tapi harganya kompetitif, karena banyak pilihan penyedia.
Demikian disampaikan Siti Juliantari Rahman, peneliti ICW pada webinar bertema Mencegah korupsi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Acara yang diselenggarakan oleh Visi Integritas itu digelar Rabu pagi, 28 Oktober 2020.
Tari yang tiga tahun belakangan melakukan advokasi tentang keterbukan dokumen kontrak itu sangat yakin bahwa dengan terbukanya informasi kontrak pengadaan justru akan memberikan nilai manfaat lebih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengadaan.
Pemerintah atau panitia pengadaan juga akan berpeluang menemukan vendor yang tepat untuk proyek yang tepat karena adanya informasi peluang tender yang terbuka. Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan juga bisa membangun lingkungan bisnis yang lebih adil dan menciptakan lapangan bermain yang setara bagi penyedia. Manajemen keuangan yang lebih baik akan mengarah pada akses yang lebih baik ke modal swasta dan persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan. Kemudian juga bisa mempromosikan akses yang lebih luas ke pasar lokal yang lebih dinamis. Informasi tentang perencanaan yang terbuka akan mendorong inovasi, mendukung dialog tentang solusi terbaik apa yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan tertentu bagi pemerintah. Kontrak yang transparan menurunkan risiko investasi dan mengurangi biaya untuk mengakses informasi yang relevan, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat bagi penyedia sehingga bisa menentukan pilihan apakah akan menawar atau tidak.
Dalam kesempatan ini tari juga menyampaikan riset yang dilakukan ICW atas putusan komisi informasi terhadap sengketa informasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Untuk memperkuat argumentasi terhadap pentingnya transparannya proses pengadaan barang dan jasa, dari riset ini ditemukan bahwa dari 44 kasus sengketa informasi yang diteliti, semua menyebutkan bahwa informasi tender adalah informasi terbuka yang boleh diakses oleh publik.
Kemudian juga ditampilkan beberapa praktik keterbukaan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti adanya aplikasi Simonela di Kota Surakarta, juga di propinsi Jawa Tengah serta tersedianya informasi yang detail dalam pengadaan barang jasa terkait penanggulangan pandemi covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
Di akhir presentasi tari juga menyampaikan informasi tentang salah satu tools deteksi awal penyimpangan dalam pengadaan barang jasa yaitu opentender.net. Tools ini telah dikembangkan ICW sejak tahun 2012 dan kini telah dipakai dan cukup membantu kerja inspektorat di beberapa pemerintah daerah di indonesia.
Kolaborasi antara Indonesia Corruption Watch yang terus berinovasi mengembangkan metode dan strategi melawan korupsi dengan mendasarkan pada kajian atas perkembangan terbaru dalam aspek teknologi dan tata kehidupan sosial dan Visi Integritas dengan sumber daya manusia bereputasi hampir dua dekade dalam advokasi antikorupsi tentu siap membantu Anda. Bagi pemerintah daerah atau kementerian/ lembaga yang berniat melakukan pengendalian korupsi di institusinya silahkan menghubungi kami.