Separuh BUMN Tak Memenuhi Indikator Dasar Atas Kinerjanya
Keterbukaan informasi perusahaan adalah menjadi indikator dasar atas kinerja perusahaan BUMN. Namun ternyata hanya 53 BUMN dari 118 BUMN atau 44,82% yang mempublikasikan laporan keuangan. Hanya 57,63% (68 BUMN dari 118 BUMN) yang mempublikasikan laporan tahunannya (annual report).
Demikian dikatakan J Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia. Ia berbicara hal tersebut dalam diskusi Outlook BUMN 2020: Mencermati Kinerja dan Korupsi di BUMN, Kamis siang, 27 Februari 2020 di Jakarta. Acara tersebut digelar oleh Visi Integritas bersama Indonesia Corruption Watch. Selain Danang, hadir pula Ade Irawan Direktur Visi Integritas dan Almas Syafrina peneliti ICW sebagai moderator.
Padahal dengan melakukan transparansi termasuk di dalamnya transparansi laporan keuangan maka akan menaikkan value BUMN tersebut. Lebih jauh Danang menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan Presiden Jokowi (Jokowinomics) menempatkan BUMN menjadi sangat penting dalam pembangunan infrastrukturnya. Jokowi juga memberikan dukungan modal kepada BUMN, dan menjadikan BUMN menjadi pemain utama di sektornya masing-masing. Sehingga pada tahun 2018 asset BUMN telah mencapai 59,74% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau lebih dari 8000 triliun rupiah.
Namun sayangnya tidak semua BUMN dalam kondisi sehat. Banyak BUMN merugi, dan terjadi ketimpangan pendapatan di mana pendapatan dari seluruh BUMN hanya disumbang oleh beberapa BUMN saja.
Masalahnya tahun 2020 ini kementerian BUMN baru saja memiliki nakhoda baru yaitu Erick Tohir. Sehingga menteri baru ini kini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk menjadikan seluruh BUMN menjadi sehat dan menyumbang keuntungan yang besar bagi negara.
Menurut Danang, Erick Tohir harus bisa merestrukturisasi BUMN agar tidak merugi terus. Ada banyak persoalan BUMN yang harus diperhatiakn Erick Tohir.Ada banyak BUMN yang kesehatannya terganggu harus diperhatikan juga olehnya, jangan hanya 4 BUMN besar saja.
Menurut Danang ukuran peningkatan kinerja menteri BUMN sangat mudah, ukurannya hanya berkurangnya BUMN yang merugi dan meningkatnya laba BUMN. Namun Danang juga mengingatkan bahwa menteri juga harus memastikan BUMN dikelola dengan baik. Nah indikator pentingnya adalah semua informasi harus tersampaikan kepada publik dan investor. Semua BUMN harus memiliki website dan mempublikasikan laporan tahunan dan pengelolaan keuangan. Karena saat ini saja kalau dicek masih ada 4 BUMN yang tak memiliki website yaitu PT Merpati Nusantara Airlines, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Kupang dan PT Industri Kapal Indonesia.
Secara berkelakar dalam presentasinya, Danang mengatakan bahwa direksi BUMN perlu studi banding ke desa. Karena dengan menelusuri internet secara sekilas saja bisa menemukan sebuah desa bernama Ciburial di Jawa Barat yang bisa menyajikan informasi yang sangat bagus. Lantas juga perlu melakukan studi banding ke sekolah. Karena hanya melakukan penelusuran di internet sebentar saja kita bisa melihat laman milik SMK-SMAK Bogor yang bisa menyajikan informasi yang sangat lengkap. Terakhir menteri BUMN perlu kerjasama dengan Kemendikbud, agar program mahasiswa magang yang dicanangkan kemendikbud bisa membantu membuatkan laporan tahunan dan laporan keuangan BUMN.
Sementara itu Direktur Visi integritas, Ade Irawan menyebutkan sebenarnya Erick Tohir sebagai menteri BUMN telah menerbitkan surat edaran yang menganjurkan seluruh BUMN menerapkan ISO 37001 tentang manajemen anti-suap. Namun jangan kemudian BUMN menjadikan anjuran menteri ini untuk sekedar berburu sertifikat. Selain itu kata Ade, BUMN dalam menjalankan upaya pencegahan korupsi, juga jangan hanya fokus pada suap saja, melainkan juga kepada soal kerugian negara dan pengurangan kebocoran keuangan perusahaan juga.