AI Bukan Alat Ajaib: Tantangan dari Kepemimpinan

Menurut Ade Irawan, Direktur Eksekutif Visi Integritas, masalah utama bukanlah pada teknologi AI itu sendiri. "AI bukan tukang sulap," tegasnya. Sebuah sistem AI akan optimal jika dimanfaatkan secara maksimal, diawasi, dan terus dikembangkan. Sebaliknya, tanpa pengawalan yang serius, sistem secanggih apa pun tidak akan memberikan dampak signifikan. Belajar dari kasus Smart City, Ade berpendapat bahwa banyak sistem yang ada saat ini belum berhasil. Salah satu penyebab utamanya adalah komitmen pimpinan yang lemah. Pengadaan teknologi seringkali hanya dianggap sebagai ajang pencitraan. Setelah dibeli dan diresmikan, sistem dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut. Hal ini menciptakan kesenjangan antara ambisi dan realitas.

Proyek Mercusuar Tanpa Fondasi

Fenomena ini, yang disebut "proyek mercusuar" oleh Tutik Rachmawati dari Universitas Parahyangan (UNPAR), menunjukkan bahwa tujuan utama bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk pencitraan. "Mereka menganggap kalau sudah punya AI, artinya berinovasi," kata Tutik. Padahal, inovasi-inovasi ini sering kali tidak berkelanjutan dan bisa dibatalkan begitu saja oleh pejabat penerus, sebuah praktik yang dikenal sebagai budaya "cancel culture".

Senada dengan Ade, Armand Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), menegaskan bahwa kinerja otonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas dan integritas kepala daerah. "Kalau si bupati atau walikota selesai menjabat, selesai juga daerahnya," ujarnya. Ketergantungan pada pemimpin ini menjadi masalah karena kebijakan dan proyek tidak memiliki keberlanjutan.

Selain faktor kepemimpinan, masalah mendasar juga terletak pada fondasi teknisnya. Armand menyoroti bagaimana manajemen data yang buruk menjadi hambatan terbesar. AI memerlukan data berkualitas tinggi untuk berfungsi, tetapi data di pemerintahan daerah seringkali tidak terbarukan, tidak terintegrasi, dan tersebar di berbagai sistem yang tidak terhubung. "Antara e-budgeting, e-planning, dan layanan publik lainnya, itu saling tidak terintegrasi," jelasnya. Fragmentasi data ini menyulitkan AI untuk mengolah informasi secara komprehensif, mengurangi efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan.

Masalah lain yang tak kalah serius adalah kapasitas SDM yang lemah. Meskipun sistem sudah ada, para pegawai di lapangan tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola dan mengoptimalkannya. Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, investasi pada teknologi canggih menjadi sia-sia. Ade Irawan menyebutkan, "Yang kurang pintar adalah mereka yang mengimplementasikan," bukan sistemnya. Hal ini diperparah dengan sikap yang terlalu birokratis dalam pengembangan AI, yang seharusnya bersifat dinamis dan adaptif.