Konsep Business Judgment Rule (BJR) dan Fiduciary Duty dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas melindungi direksi perusahaan dalam menjalankan tugasnya tanpa takut terjerat hukum, khususnya kasus korupsi. Meskipun demikian, masih ada kasus di mana direksi yang mengklaim menjalankan BJR justru menghadapi proses hukum akibat kerugian yang ditimbulkan dan tuduhan korupsi. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022, yang mengatur tanggung jawab pribadi direksi terhadap kerugian BUMN jika terbukti bersalah atau lalai. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana direksi dapat menjalankan BJR dan Fiduciary Duty dengan benar untuk menghindari masalah hukum. Untuk menjawab pertanyaan ini, VISI INTEGRITAS mengadakan diskusi “BUMN/D Forum” MENGAMBIL KEPUTUSAN BISNIS
TANPA KHAWATIR TERJERAT KORUPSI, Perlindungan Hukum dan Pencegahan Korupsi Bagi Direksi – Komisaris BUMN/D

Hotel Gran Mahakam Jakarta I Jumat, 8 November 2024 I 08 – 11 WIB

Nara Sumber dan Tema
1. Prof. Hikmahanto Juwana, SH. LLM, PhD (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia)
Pelindungan Hukum dari Kasus Korupsi dan Kewajiban Membayar Kerugian Bagi Manajemen BUMN/BUMD yang Menerapkan Business Judgment Rules dan Fiduciary Duty

2. DR. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI)
Proses Hukum terhadap kasus korupsi maupun penyimpangan Business Judgment Rule/Fiduciary Duty di BUMN/D maupun Anak Perusahaan BUMN/D

Info Lebih Lanjut
wa.me/6285775491479 (VISI)

Visi Integritas
#BUMN/DForum #DiskusiHukum
#PerlindunganHukum #BJR2024
www.visiintegritas.com